LEBAK,POROSBANTEN.ID – Komisi lll DPRD Kabupaten Lebak menyayangkan masih ada sekolah yang melakukan pemotongan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa tidak mampu, seperti yang terjadi dan ramai diberitakan berbagai media online di Lembaga sekolah swasta di MTs/MA Hidayatul Ula Kecamatan Cipanas.
Sekretaris Komisi lll DPRD Lebak, Medi Juanda
menyampaikan, agar Kementerian agama tidak menutup mata dan harus segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri alur pencairan serta pihak-pihak yang terlibat.
“Kami tidak ingin ada pembiaran. Dana PIP adalah hak siswa, bukan untuk dipermainkan. Jika ditemukan oknum, baik di sekolah maupun pihak lain, harus diproses sesuai hukum,” kata Media Juanda, kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 28 September 2026.
Medi menilai, jika terbukti, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merupakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat kecil.
“Kami menunggu laporan langsung atau masyarakat bisa mengirimkan surat aduan ke DPRD, nanti akan kita tindak lanjuti dengan memanggil semua pihak yang terlibat dan terkait,” ujarnya.
Lanjut Medi, jika laporan diterima dan pimpinan DPRD memberikan disposisi, Komisi lll sesuai bidangnya akan memanggil sejumlah pihak untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP).
“Hasil RDP bisa saja kita rekomendasikan ke Aparat penegak hukum (APH) jika ditemukan ada unsur pidananya, tapi saya harap bisa diselesaikan dengan baik, yang tentunya tidak merugikan masyarakat,” paparnya.
Slamet, Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kementerian agama (Kemenag) Lebak mengaku sudah memanggil yayasan dan kepala sekolah MTs/MA Hidayatul Ula dan mereka mengakui jika kartu dan buku rekening PIP siswa selama ini disimpan di sekokah dan tidak diberikan ke siswa/orangtua siswa.
“Begitu juga dengan pemotongan bantuan, mereka memotong hanya untuk biaya transport dan uang makan siswa selama proses pencairan bantuan di bank,” kilahnya.(*)
Reporter : Redaksi






